Muhammad Arfian

Kehidupan yang Religius dan Perlawanan terhadap Pornografi dan Pornoaksi

2006-04-03T16:41:00.000+09:00

Pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2006, Bustanuddin Agus, seorang guru besar sosiologi agama di Universitas Andalas menulis di Republika tentang Bali yang kehidupan sehari-harinya tidak sekuler, yaitu memisahkan kehidupan beragama dari bagian-bagian kehidupan yang lain. Pada hari Nyepi seluruh kegiatan di Bali dihentikan, kecuali yang bersifat darurat. Upacara Ngaben juga bisa menimbulkan konsekuensi penghentian kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan saya pernah mendengar ada peraturan daerah Bali[1] yang mengatur bahwa ketinggian hotel tidak boleh melebihi tiga lantai (sekitar 15 meter atau lebih tinggi dari pohon kelapa), yang berdasarkan kepercayaan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Dan kalau ada hotel yang melebihi pohon kelapa tidak lain karena pembangunan hotel tersebut jauh sebelum Perda diterbitkan atau melanggar Perda tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan sehari-hari di Bali tidak lepas dari kepercayaan mayoritas rakyat Bali yang beragama Hindu.

Saya sendiri berpendapat, bahwa kehidupan sehari-hari yang religius bukanlah monopoli masyarakat Bali yang beragama Hindu. Agama-agama yang lain di dunia pun telah mengajarkan dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak lepas dari nilai-nilai religius. Islam melalui Sirah Nabawiyah (Sejarah Nabi Muhammad SAW) dan atsar (jejak) para sahabat telah memperlihatkan bagaimana agama bukan hanya menyentuh masalah-masalah ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup pelaksanaannya di wilayah negara, seperti pengambilan zakat oleh pemerintah kepada yang memiliki kewajiban membayar zakat, pelaksanaan hukum qishash dalam kasus pidana pembunuhan dan sebagainya. Dalam agama Katholik, keberadaan negara Vatikan dan Paus sebagai pemimpinnya sebagai otoritas tertinggi keagamaan Katholik di dunia menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan politik dalam agama tersebut. Negara Israel yang dibangun atas kepercayaan penganut agama Yahudi terhadap ajaran agamanya merupakan contoh yang tidak berbeda. Agama Budha dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan hal yang sama, saya membayangkan jika ada sekulerisme dalam agama Budha, mungkin kita di Indonesia tidak akan melihat Candi Borobudur sebagai peninggalan dinasti Syailendra yang beragama Budha. Mungkin hanya agama Kristen Protestan saja yang dari sejarahnya lahir dari protes terhadap otoritas Katholik yang berlebihan dan oknum-oknumnya yang korup yang mengajarkan pemisahan antara agama dan politik. Tetapi jika kita melihat kecenderungan politik di Amerika saat ini yang presidennya George Bush sangat dekat dengan Pat Robertson, seorang evangelis Kristen terkenal di sana, terlihat pergeseran nilai-nilai mengenai sekulerisme dalam agama Kristen Protestan. Gigihnya orang-orang Kristen Protestan melalui wakil-wakilnya di DPR dan demonstrasi-demonstrasi memprotes RUU Sisdiknas yang mewajibkan semua sekolah untuk memberikan pelajaran agama yang sesuai dengan agama yang diyakini oleh murid yang bersangkutan, menunjukkan juga sebetulnya sekulerisme bukanlah paham yang lahir secara alami dari agama-agama besar di dunia. Saya malah berpendapat bahwa sekulerisme lahir secara kausalistis akibat praktek-praktek menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum gereja Katholik pada Abad Pertengahan, atau kalau di Jepang terjadi karena kasus kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II ketika dipimpin oleh Kaisarnya yang waktu itu dianggap sebagai tuhan.

Tetapi saat ini kita lihat ketika umat Islam berusaha melaksanakan hidup yang tidak sekuler malah sering dihalang-halangi, dan para pendorongnya sering disebut fundamentalis-lah, radikalis-lah atau menyebutnya sebagai Islamisasi dan sebagainya. Bagi saya jelas bahwa paham sekulerisme didengung-dengungkan dengan tujuan agar penganut suatu agama tidak mampu bangkit kembali dengan menjalankan nilai-nilai agamanya secara kaffah, dan obyeknya saat ini adalah umat Islam, sebagai agama yang jumlah penganutnya sangat besar dan perkembangannya di dunia sangat pesat. Juga karena Islam telah membuktikan dalam sejarah ketika umatnya menjalankan Islam secara kaffah dalam kehidupannya sehari-hari, umat Islam berhasil menjadi kekuatan yang besar dan membangun peradaban yang tinggi di dunia.

Salah satu turunan dari menjalankan kehidupan yang tidak sekuler adalah pengundangan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Secara substansi tidak ada yang salah dengan niat untuk mengurangi dampak negatif pornografi dan pornoaksi yang sudah amat merajalela di tanah air. Tayangan-tayangan di televisi maupun gambar-gambar di majalah dan film-film porno yang dijual bebas sudah sangat mengkhawatirkan orang tua yang masih peduli pada masa depan anak-anaknya. Pornografi dan pornoaksi sudah sepantasnya dipandang sebagai ancaman terhadap masa depan anak-anak bangsa, karena pengaruhnya yang bisa membuat kecanduan bagi yang mengkonsumsinya. Misalnya dalam kasus seorang anak berumur 7 tahun yang sejak kecil sering melihat film porno yang diputar kakeknya yang bertugas menjaga dan mengasuhnya. Anak tersebut diketahui senang menonton acara-acara yang berbau porno di TV dan bahkan pada umur tiga tahun, anak itu pernah kedapatan menonton film porno sambil memegang bagian tubuhnya sendiri. Selain itu penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia menyebutkan sekitar 15 persen dari 202 responden remaja berumur 15 - 25 tahun sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, karena terpengaruh oleh tayangan pornografi melalui internet, VCD, TV dan bacaan pornografi. Dari penelitian tersebut juga terungkap 93,5 persen remaja telah menyaksikan VCD porno dengan alasan sekadar ingin tahu 69,6 persen dan alasan lain hanya 18,9 persen (sumber: Suara Merdeka, Sabtu, 29 November 2003).

Beberapa bahaya pornografi (sumber: Rehobot News, Edisi 191, 14 Maret 2004) antara lain adalah:
1. Pornografi memberi makan pada "keinginan mata" dan "keinginan daging" yang tidak akan pernah terpuaskan. Pornografi hanya akan membuat 'penontonnya' minta tambah, tambah, dan tambah lagi. Dengan mudah, pornografi memperbudak orang akan nafsunya dan membuka pintu terhadap segala jenis kejahatan seperti kemarahan, penyiksaaan, kekerasan, kepahitan, kebohongan, iri hati, pemaksaan, dan keegoisan. Kekuatan tersembunyi di balik pornografi akan menunjukkan dirinya pada saat orang yang sudah terlibat berusaha menghentikan kebiasaannya. Tanpa bantuan, biasanya orang itu tidak berdaya untuk lepas.
2. Pornografi membuat cara berpikir seseorang menjadi penuh dengan seks semata. Pikiran seks akan menguasai alam bawah sadar mereka. Gambar berbau seks akan melekat pada otak mereka, sehingga pada saat seseorang memutuskan untuk berhenti melihat pornografi pun, gambar-gambaryang pernah ia lihat di masa lalu akan bertahan sampai beberapa tahun bahkan selama-lamanya. Bayangkan, apa jadinyajika gambar-gambar itu tiba-tiba melintas ketika ia sedang beribadah?
3. Pornografi menjadi ajang promosi terhadap praktik seksual yang menyimpang. Contohnya, situs porno intemet biasanya terhubung dengan situs porno yang lebih progresif seperti homoseks, pornografi anak, seks dengan hewan, perkosaan, seks berkelompok, seks dengan kekerasan dan lain-Iainnya. Ini akan membuat orang-orang tertentu terganggu secara mental dan tertantang untuk mencoba. Dengan demikian, makin banyaklah perilaku seks menyimpang di masyarakat.
4. Pornografi membuat seseorang terpicu untuk lebih suka melayani diri sendiri dibanding orang lain. Masturbasi/onani adalah contohnya. Ini adalah tindakan pemenuhan nafsu pribadi yang bisa membuat seseorang sulit menerima dan memberi cinta yang sebenarnya pada orang lain. Pornografi biasanya membuat orang kecanduan untuk melakukan masturbasi/onani.
5. Pornografi akan membawa seseorang dengan sangat buruk terhadap penggunaan waktu dan uang. Sedikit ada waktu luang atau uang lebih, akan dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsunya.

Jelas sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh pornografi dan pornoaksi dalam pertumbuhan generasi muda, yang tentunya akan berpengaruh sekali ketika kemudian mereka menjadi dewasa dan mengelola negara ini. Jadi sudah seharusnya lah negara memiliki kepedulian untuk menjaga generasi penerus bangsa ini agar tidak terjangkit virus-virus berbahaya yang ditimbulkan pornografi dan pornoaksi.
Komentar seorang yang cukup dikenal di negara kita adalah RUU APP tidak perlu dan serahkan saja kepada masyarakat. Menurut saya ini adalah yang sangat berbahaya karena bisa memprovokasi masyarakat untuk berbuat semau mereka ketika mereka menganggap media massa dengan seenaknya menyiarkan pornografi dan pornoaksi. Bisa saja terjadi aksi penghancuran terhadap stasiun-stasiun TV dan hal-hal anarkis lainnya. Di sinilah peran negara mengundangkan hukum-hukum untuk mencegah meluasnya pengaruh pornogafi dan pornoaksi agar kemungkinan-kemungkinan seperti di atas dapat dicegah. Dan sewajarnyalah pemerintah Indonesia mengakomodasi keinginan semakin banyak rakyatnya yang ingin menjalankan kehidupan religius, setelah lama tidak bisa menjalankannya. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi akan menjadi parameter penting apakah ada niat pemerintah untuk mengakomodasi keinginan masyarakat menjalankan kehidupan yang lebih religius selanjutnya. Semoga para penyelenggara negara ini diberi keistiqamahan untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.

[1] Perda Bali No. 4 Tahun 1996

Menuju Restrukturisasi BUMN Yang Menuaikan Hasil

2006-03-20T16:37:00.000+09:00

Tulisan ini telah dimuat di Majalah Inovasi (http://io.ppi-jepang.org/) Edisi Vol.6/XVIII/Maret 2006

1. Pendahuluan

Menteri BUMN dalam berbagai kesempatan menyatakan untuk tidak memberikan penekanan pada kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) [4], yang menjadi strategi terdepan pengelolaan BUMN selama lima tahun terakhir ini. Dalam Master Plan Sebaliknya, orientasi atau fokus perhatian dari Kantor Kementerian BUMN dalam lima tahun mendatang adalah bagaimana agar setiap BUMN berupaya untuk selalu terus menerus menciptakan dan meningkatkan nilai (value creation and improving) perusahaan agar mampu meraih keuntungan (profitabilitas) yang sebesar-besarnya dan mampu meningkatkan kuantitas serta kualitas, baik produk dan layanan kepada konsumen dan masyarakat [2]. Ini menunjukkan bahwa restrukturisasi BUMN, sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian BUMN [3], telah dipilih sebagai strategi utama untuk perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.

Beberapa pihak mengemukakan pesimismenya terhadap proses restrukturisasi yang dipilih pemerintah untuk mengelola BUMN. Beberapa argumen yang terangkum adalah proses restrukturisasi BUMN akan membutuhkan proses yang lama dan ongkos yang besar, karena kurangnya dukungan politik yang kuat dan berkesinambungan,. Selain itu tidak adanya keprihatinan (sense of crisis) pada pemilik saham dan manajer BUMN tentang urgennya restrukturisasi BUMN yang merupakan prasyarat penting dilakukannya restrukturisasi. Sedikitnya jumlah manajer Indonesia yang memiliki kompetensi profesional merestrukturisasi perusahaan juga dikatakan akan menyulitkan proses restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi BUMN juga akan menumbuhkan perlawanan sengit yang kemungkinan besar akan timbul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi BUMN dan adanya pemimpin perusahaan yang memanfaatkan proses restrukturisasi untuk kepentingan sendiri [1].

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut cukup wajar melihat bagaimana pemerintah memperlakukan BUMN selama ini, walaupun mungkin perlu dilakukan riset yang lebih komprehensif untuk mendapatkan data pendukung untuk beberapa argumen yang disampaikan. Selain itu argumen-argumen yang ada masih menyisakan pertanyaan tentang alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan Kementerian BUMN, baik untuk memudahkan proses restrukturisasi tersebut maupun sebagai pengganti strategi restrukturisasi itu sendiri. Kemudian, dalam keadaan Kementerian BUMN sudah berbulat tekad untuk melakukan restrukturisasi BUMN, akan lebih baik jika kita memikirkan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik negara tersebut dapat dilakukan dengan baik, daripada bersikap pesimis. Karena itu tulisan ini mencoba membahas beberapa hal yang kiranya bisa dilakukan pemerintah untuk menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dalam merestrukturisasi BUMN.

2. Menumbuhkan Sikap Sense of Crisis

Sesungguhnya keputusan Kementerian BUMN untuk memprioritaskan restrukturisasi BUMN merupakan salah satu bentuk sense of crisis yang dimiliki pemerintah sebagai pemegang saham BUMN. Kebijakan ini merupakan awal yang bagus untuk memberikan isyarat bahwa pemilik saham BUMN memiliki keprihatinan terhadap keadaan bisnis perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Para direksi/manajer BUMN sebagai pelaksana amanat yang diberikan pemilik saham mestinya merespon keinginan pemilik saham ini dengan cerdas, dengan mulai melakukan manuver-manuver bisnis yang tepat untuk melakukan penyehatan perusahaan yang ditanganinya. Selain itu Presiden RI sebagai atasan Menteri BUMN juga dapat memberikan dukungan yang diperlukan dengan mengkomunikasikan kebutuhan restrukturisasi BUMN ini kepada rakyat Indonesia sebagai stakeholder BUMN.

Follow-up yang baik dari Presiden dan aparat pemerintah terkait restrukturisasi BUMN sudah seharusnya bukan hanya dalam bentuk komunikasi kepada stakeholder BUMN, tetapi juga diikuti dengan pengambilan kebijakan-kebijakan yang mendukung penyehatan BUMN, karena selama ini banyak kebijakan-kebijakan dan tekanan politik pemerintah yang mengekang atau bahkan merugikan BUMN dalam mengembangkan usahanya. Contohnya ketika Pertamina tidak dibolehkan memiliki kapal LNG dan harus menyewa dari kelompok bisnis yang dekat kekuasaan, padahal bisnis transportasi LNG adalah bisnis menguntungkan, dan Petronas (BUMN Migas Malaysia) menjalankan bisnis tersebut dengan mengoperasikan beberapa kapal LNG yang memberikan kontribusi cukup baik pada performa keuangannya. Kebijakan-kebijakan seperti ini harus diperbaiki pemerintah agar niat politik pemerintah untuk menyehatkan BUMN benar-benar dirasakan secara nyata.

Ketika para pemimpin perusahaan BUMN pada tahap awal kurang memiliki sense of crisis, Kementerian BUMN harus memberikan isyarat tersebut kepada para pemimpin BUMN. Tentunya proses ini harus didahului dengan proses pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh BUMN yang ada, sehingga diketahui prioritas restrukturisasi bagaimana yang dibutuhkan setiap BUMN. Pemerintah juga mesti memberikan penghargaan yang selayaknya kepada para direksi BUMN yang telah berhasil memperbaiki kinerja perusahaannya, misalnya dengan memberikannya kesempatan untuk memimpin dan merestrukturisasi BUMN yang lebih besar dan strategis. Ini perlu dilakukan agar dapat memotivasi yang lain untuk berbuat yang sama.

Proses restrukturisasi sendiri bisa diibaratkan seperti proses pengobatan penyakit yang dilakukan dokter terhadap pasiennya. Seorang dokter melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang diderita pasiennya, baik secara sederhana maupun menggunakan peralatan-peralatan canggih seperti CT Scan dan kamera mikro. Setelah dilakukan pemeriksaan tentunya diketahui jenis penyakit dan tingkat keseriusan penyakit, apakah hanya sekedar masuk angin yang cukup diberi antibiotik, atau merupakan kanker stadium 3 yang memerlukan pemotongan bagian tubuh yang terkena penyakit. Setelah itu dokter akan menentukan jenis obat yang perlu dikonsumsi pasien tersebut untuk mengobati penyakitnya [5]. Hal seperti ini harus dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk mempertegas isyarat keprihatinan yang mendorong kebutuhan dilakukannya restrukturisasi BUMN kepada para pemimpin BUMN, sehingga mereka juga memiliki keprihatinan yang sama.

3. Mewujudkan Kisah Sukses Restrukturisasi BUMN

Pada proses selanjutnya Kementerian BUMN selayaknya memberikan prioritas untuk terwujudnya sebuah kisah sukses restrukturisasi BUMN yang dapat dijadikan contoh bagi proses restrukturisasi BUMN yang lain. Pemerintah dapat memfokuskan sumber daya yang ada untuk melaksanakan restrukturisasi sebuah BUMN yang sangat rendah prestasi bisnisnya pada jangka waktu tertentu sehingga dapat menyehatkan perusahaan tersebut dalam jangka relatif pendek. Sebetulnya di antara BUMN ada beberapa perusahaan yang dapat dijadikan obyek pembanding bagi BUMN yang lain dalam melakukan restrukturisasi, misalnya seperti Perum Pegadaian yang terus menghasilkan laba bersih yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir dan mengubah citranya dari perusahaan kurang bergengsi menjadi perusahaan yang patut diperhitungkan. Akumulasi kisah-kisah sukses seperti ini perlu dilakukan dan dikomunikasikan secara intensif dengan para direksi BUMN yang lain sehingga memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerja perusahaannya.

Masalahnya kemudian seperti argumen pihak yang pesimis terhadap restrukturisasi BUMN adalah kurangnya manajer Indonesia yang memiliki pengalaman melakukan restrukturisasi perusahaan, apalagi di kalangan manajer BUMN. Jika ini yang menjadi masalah dan para pemimpin BUMN saat ini memang tidak mampu melaksanakan restrukturisasi perusahaannya, selayaknya mereka diganti dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan proses restrukturisasi. Pengganti mereka tidak perlu dibatasi dari kalangan manajer Indonesia saja, tetapi bisa saja oleh manajer-manajer non-Indonesia yang bisa membawa visi dan semangat baru ke BUMN.

Nissan adalah contoh perusahaan yang telah berkali-kali melakukan restrukturisasi dengan pimpinan dari internal perusahaan. Tetapi banyaknya usaha tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan sampai seorang manajer Perancis kelahiran Brazil, Carlos Ghosn, mengambil alih kepemimpinan di perusahaan tersebut. Manajer-manajer Jepang sebelumnya tidak mampu mengubah kinerja Nissan walaupun dengan penutupan beberapa pabriknya, tetapi Ghosn dengan program Turnaround-nya berhasil mengubah haluan Nissan menjadi sebuah perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan kembali diperhitungkan dalam kompetisi industri mobil dunia. Jadi pemilik saham BUMN tidak usah terikat dengan hanya memikirkan manajer Indonesia untuk melakukan restrukturisasi, tetapi juga mempertimbangkan para manajer non-Indonesia untuk posisi-posisi pimpinan BUMN. Tentu saja ini dilakukan sambil mempertimbangkan manajer-manajer profesional Indonesia yang memiliki kemampuan, tetapi perlu diperhitungkan juga untuk merestrukturisasi BUMN, walaupun mungkin jumlahnya sedikit. Memasukkan manajer profesional non-Indonesia juga dapat mendorong para manajer Indonesia untuk belajar dari mereka dan menumbuhkan sikap mau bersaing yang sehat.

Pemerintah dapat membuat kontrak kerja yang stimulatif dengan para manajer profesional yang diserahi tanggung jawab restrukturisasi BUMN, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan penyehatan perusahaan-perusahaan milik negara itu. Ini dapat mencegah terjadinya pemanfaatan proses restrukturisasi untuk kepentingan sendiri. Dalam kontrak kerja tersebut, perlu dijelaskan dengan komprehensif reward (imbalan) dan punishment (hukuman) yang akan diberikan jika para manajer profesional tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Niat politis yang baik dari Menteri BUMN untuk mencegah oknum-oknum di kementeriannya maupun di luarnya melakukan intervensi terhadap proses restrukturisasi yang akan berjalan juga merupakan kunci kesuksesan proses restrukturisasi BUMN. Tidak adanya dukungan politis yang kuat akan mengakibatkan para manajer profesional pelaksana restrukturisasi BUMN menemui benturan-benturan dalam memimpin perusahaannya.

4. Restrukturisasi BUMN Selanjutnya

Ke depan, pemerintah selayaknya mempertimbangkan hanya BUMN yang sehat saja yang patut dipertahankan dalam portofolio perusahaan milik pemerintah. Selama ini alasan yang sering diberikan BUMN yang rugi adalah karena mereka harus mewakili pemerintah mengurusi kepentingan umum seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 kepada pemerintah. Tetapi seharusnya itu bukan alasan yang bisa diterima, karena bagaimanapun mereka masih memiliki kesempatan untuk berusaha dengan efisien sehingga walaupun tidak bisa menghasilkan keuntungan, setidaknya dapat menjaga sumber daya yang digunakan sama dengan pemasukan yang mereka dapatkan. Untuk itu restrukturisasi BUMN merupakan proses yang mau tidak mau harus dilalui oleh pemerintah dan pemimpin BUMN untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan misalnya dengan mengubah sistem pemberian penghargaan di BUMN sehingga mendorong para pegawainya untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, atau dengan melakukan penggabungan beberapa BUMN yang sejenis bidang kerjanya, untuk melakukan penghematan biaya tidak langsung. Walaupun masih ada perdebatan mengenai perlunya pemerintah memiliki perusahaan-perusahaan yang berorientasi bisnis, setidaknya restrukturisasi BUMN menunjukkan tanggung jawab pemerintah selaku pengelola kekayaan negara.

Setelah restrukturisasi BUMN dilakukan, selanjutnya Indonesia bisa mencontoh yang telah dilakukan Singapura melalui Temasek Holding-nya yang saat ini telah memperluas jaringan bisnisnya tidak saja di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia. Temasek Holding sebagai perusahaan yang dibiayai pemerintah dan rakyat Singapura bisa menjadi contoh yang baik bagaimana pemerintah sebuah negara mengelolaj perusahaan-perusahaan miliknya. “Indonesia Inc.” sebagai holding company yang mengatur portofolio BUMN bisa dipikirkan sebagai alternatif lembaga pengelolaan BUMN Indonesia. Pengelolaan BUMN melalui sebuah holding company akan memberikan kesempatan untuk menentukan alokasi sumber daya manajemen yang diperlukan tiap perusahaan yang berada dalam pengelolaan holding company tersebut dengan baik, dan ke depan dapat digunakan sebagai basis ekspansi bisnis Indonesia ke dalam dan luar negeri

BUMN yang sehat memberikan keuntungan ganda kepada pemerintah, karena dengan untungnya perusahaan milik negara, pemerintah akan mendapatkan deviden dan pajak, sedangkan jika perusahaan swasta yang untung, maka pemerintah hanya akan mendapatkan pajak saja. Atau jika pemerintah ingin melakukan privatisasi, BUMN yang sudah direstrukturisasi dan sehat ketika dijual akan lebih memiliki daya tarik dan menghasilkan keuntungan lebih baik dibandingkan dengan menjual perusahaan yang kinerjanya rendah, karena itu sudah selayaknya pemerintah terus melakukan penyehatan BUMN melalui restrukturisasi yang dilakukan secara efektif.

5. Penutup

Restrukturisasi BUMN dalam rangka efisiensi dan profitisasi BUMN adalah tindakan yang harus dilakukan secepatnya oleh pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara. Memang banyak sekali hal yang harus dibenahi agar restrukturisasi BUMN benar-benar dapat berjalan, mulai dari mendapatkan dukungan politik yang kuat sampai dengan peningkatan motivasi para karyawan BUMN, termasuk juga pemberantasan korupsi dan pencegahan intervensi politik dari pihak-pihak eksternal yang ingin memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tetapi itu jangan menjadi kendala bagi Kementerian Negara BUMN untuk merestrukturisasi BUMN, sebaliknya masalah-masalah yang kemungkinan besar akan dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi BUMN perlu didaftar dan penyelesaiannya dijadikan prioritas kerja tim restrukturisasi BUMN.

Komitmen dan kesungguhan penanggung jawab BUMN dalam merestrukturisasi BUMN menjadi faktor yang sangat penting dalam kesuksesan restrukturisasi dan kita berharap orang-orang yang memiliki komitmen dan kesungguhan yang diberi amanah dalam restrukturisasi BUMN, sehingga benar-benar dapat menjadi usaha yang berkontribusi kepada ekonomi Indonesia memberikan keuntungan kepada pemilik nyata BUMN, yaitu rakyat Indonesia.

6. Daftar Pustaka

[1] Muhammad, Suwarsono. "Restrukturisasi BUMN, Privatisasi ke Profitisasi". Jawa Pos, 03/12/2005

[2] Press Release Kantor Kementerian BUMN, Kantor Kementerian BUMN, 26/01/2005

[3] Ringkasan Master Plan Revitalisasi BUMN 2005-2009, Kantor Kementerian BUMN, 2005

[4] Sunarsip, “Menyoal pro-kontra master plan BUMN”. Bisnis Indonesia, 24/02/2005

[5] Yasuda, Ryuji, 企業再生マネジメント(Kigyo Saisei Manejimento, Manajemen Restrukturisasi Perusahaan), 東洋経済新報社 (Toyo Keizai Shinposha), 2003

Catatan Perjalanan Ke Nanjing dan Shanghai, Cina

2006-03-20T14:34:00.000+09:00

Alhamdulillaah pada pekan yang baru lalu saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi Nanjing (19-22 Februari) dan Shanghai (22-24 Februari) di Cina. Nanjing adalah kota tua yang pernah menjadi ibukota Dinasti Ming, dan juga pemimpin Cina Nasionalis Chiang Kai Sek pernah menjadikan kota tersebut sebagai basis pemerintahan sebelum pindah ke Taiwan. Di kota tersebut juga ada masjid-masjid tua, yang menunjukkan bahwa kaum muslimin ada di sana, dan saat ini pun insya Allaah masih ada. Bahkan yang saya dengar Imam Masjid Taipei, yang namanya Imam Ma, keluarganya berasal dari kota Nanjing. Sayangnya selama di sana saya tidak punya kesempatan untuk mengunjungi masjid di sana karena padatnya kegiatan selama di Nanjing, padahal dari kolega saya di sana saya mendapat informasi ada masjid dekat kantor cabang perusahaan tempat saya bekerja (Trend Micro), dan ada kaum muslimin yang berjualan di sekitar kantor Trend Micro Nanjing (terbukti ada warung ramen daging sapi yang para penjualnya menggunakan topi haji, yang saya lihat dari bus ketika keluar dari kantor). Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa mendapatkan kesempatan mengunjunginya.

Di Shanghai pun sebetulnya jadwal kegiatan dari pagi sampai malam cukup padat karena dinas bersama atasan langsung yang merupakan Senior Vice President Trend Micro di Jepang (Representative Director). Tapi Alhamdulillaah karena jadwal penerbangan ke Tokyo tanggal 24 Februari cukup sore (16:00 waktu sana), saya berkesempatan untuk jalan-jalan (benar-benar berjalan dengan kaki dengan nyasar-nyasarnya ). Ternyata di dekat hotel Westin tempat saya menginap ada masjid tua bernama Fuyou Mosque, yang saya temukan di peta yang saya beli di toko buku setelah peta dari hotel yang saya punya tidak memberikan informasi yang cukup dan membuat nyasar ...

Fuyou Mosque terletak di bagian Old City kota Shanghai, dekat dengan Yuyuen Garden (terletak di jalan Fuyou yang sama) yang merupakan obyek wisata cukup terkenal di Shanghai dan banyak dikunjungi turis-turis asing yang berkunjung ke Shanghai. Shanghai memiliki dua wajah, kota modern terutama di bagian timur (Pudon) dengan TV Tower yang lebih tinggi dari Tokyo Tower dan gedung-gedung pencakar langit yang terus bertambah jumlahnya, dan kota lama di sebelah baratnya.

Bangunan Masjid Fuyou tidak terlalu luas, dan di pintu masuknya tertulis pengumuman bahwa masjid tersebut adalah situs sejarah yang dilindungi oleh pemerintah setempat. Bangunannya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menampung jamaah melakukan shalat Jum'at. Imamnya bernama Ibrahim, dan dari pembicaraan dengan beliau menggunakan bahasa Arab yang patah-patah (maksudnya bahasa Arab saya...) saya mendapat penjelasan bahwa umur masjid Fuyou adalah sekitar 140 tahun (miatan arba'in sanaatan). Masjid ini masih berfungsi normal dengan tempat wudlu dan shower yang bersih dan terawat, walaupun tidak lux. Jama'ahnya juga mensupport masjid ini melalui infaqnya, terlihat dari nama-nama yang tertulis di papan pengumuman beserta jumlah uang yang diinfaqkan, yang mengingatkan saya akan daftar donatur yang terpampang di depan jinja di Jepang.

Saya kemudian mengambil air wudlu dan kemudian melakukan shalat tahiyatul masjid di ruang shalat masjid, yang tidak terlalu besar, tetapi memiliki kekhasan sendiri sebagai sebuah masjid di Cina. Ada perasaan senang dan haru dalam diri saya bisa melakukan shalat di dalam masjid yang terletak di negeri yang kaum musliminnya bukan penduduk mayoritas, apalagi setelah beberapa hari di Cina hanya bisa melakukan shalat di kantor dan kamar hotel...

Ketika saya datang waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang dan shalat Jum'at akan diadakan pada pukul 13 waktu setempat, sayangnya saya harus berangkat ke Pudon Airport untuk terbang kembali ke Tokyo dengan penerbangan pukul 15:50, sehingga tidak bisa mengikuti shalat Jum'at di sana, tetapi Alhamdulillaah saya bisa shalat tahiyatul masjid di sana, sekaligus bersyukur bisa bertemu dengan beberapa saudara kita di sana, mudah-mudahan Allaah SWT memberikan rahmat-Nya sehingga mereka dapat terus berda'wah kepada penduduk Cina dan membangkitkan kembali kehidupan Islam di sana yang sempat ditekan dengan keras selama Revolusi Kebudayaan di Cina.

Demikian sedikit cerita tentang Masjid di Shanghai, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk mengetahui keadaan kaum muslimin di tempat lain.

Berilmu dan Beramal untuk Menyelesaikan Masalah Umat

2006-03-20T14:26:00.000+09:00

Pada saat ini kita bisa melihat dua fenomena dalam masyarakatIndonesia. Pertama adalah kurang dimilikinya ilmu dan pengetahuan yang cukup oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengambil contoh misalnya dalam kehidupan beragama. Populasi orang beragama yang memiliki ilmu dalam menjalankan agamanya sangat sedikit, pada orang Islam misalnya kita bisa melihatnya dari jumlah orang yang lancar membaca Al-Qur'an di sekitar kita. Jika untuk membaca Al-Qur'an yang merupakan sumber pengetahuan dasar bagi umat Islam masih terbata-bata, bagaimana orang seperti itu diharapkan dapat menjalankan Islam secara kaffah? Yang kita lihat adalah umat Islam yang memahami Islam secara parsial, taqlid buta dalam menjalankan agamanya dan bahkan menentang pengamalan Islam secara kaffah. Padahal Allaah SWT telah befirman dalam Surat Al Israa ayat 36:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawaban nya.

Fenomena kedua yang bisa kita lihat adalah banyaknya orang-orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Ini bisa kita lihat dari maraknya kasus KKN di negeri kita. Kasus KKN bisa dijadikan indikator yang jelas untuk tidak adanya pengamalan ilmu secara baik dalam masyarakat. Betapa banyak hukum dan undang-undang serta metodologi yang telah ditetapkan dan dijalankan, tetapi kasus KKN bukannya berkurang malah makin menggurita dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Orang-orang yang melakukan KKN mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah dilarang baik oleh agama maupun dalam hukum yang berlaku, tetapi mereka tidak mengamalkan pengetahuan tersebut. Kalau dalam orde baru kita saksikan penyalahgunaan ilmu tersebut dengan terbitnya berbagai macam produk hukum untuk melancarkan KKN (contoh: BPPC, Mobnas dll), saat ini kita melihat hal yang lebih parah lagi, yaitu adanya pengabaian terhadap hukum yang berlaku (contoh: kasus Sukhoi, divestasi Indosat dll). Mestinya orang-orang itu menyadari bahwa ilmu tanpa amal, atau ilmu yang disalahgunakan akan menghujat pemiliknya di hari kiamat nanti.

Kedua fenomena inilah yang menjadi sebab terpuruknya bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam kehidupan sosial kita menyaksikan betapa rendahnya akhlaq bangsa Indonesia. KKN sudah mendarah daging mulai dari rakyat yang paling rendah sampai pada pemimpin yang paling tinggi. Di bidang ekonomi terjadi suatu ketergantungan yang sangat besar pada pihak luar dan rendahnya daya saing Indonesia secara internasional baik secara makro maupun mikro ekonomi. Penegakan hukum berjalan sangat lambat yang mengakibatkan tumbuh suburnya tindakan kriminal dalam masyarakat yang kemudian diikuti dengan pembalasan oleh masyarakat tanpa menghormati hukum yang berlaku, seperti dengan tindakan main hakim sendiri.

Islam adalah agama yang tegak di atas ilmu. Kaum muslimin diperintahkan untuk berilmu sebelum beramal. Untuk shalat kita butuh ilmu, untuk menunaikan zakat kita pun perlu ilmu, dan apalagi untuk menjalani kehidupan ini. Firman Allah :

"Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Illah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu serta bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu." (Muhammad :19).

Imam Bukhari rahimahullah membicarakan masalah ini dalam bab khusus, yakni bab "Ilmu sebelum berkata dan beramal".Sehubungan dengan ini Allah memerintahkan Nabi-Nya dengan dua hal, yaitu berilmu lalu beramal, atau berilmu sebelum beramal. Hal ini dapat kita lihat dari susunan ayat diatas, yaitu : "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan Allah..." Ayat ini menunjukkan perintah untuk berilmu. Selanjutnya perintah ini diikuti perintah beramal, yaitu :'...Dan mohonlah ampunan bagi dosamu..."Dari taat tersebut dapat diketahui bahwa urutan ilmu mendahului urutan amal. Ilmu merupakan syarat keabsahan perkataan dan perbuatan. Shahihnya amal karena shahihnya ilmu.

Setelah kita berilmu kita dituntut untuk mengamalkannya. Ilmu yang sempurna adalah ilmu yang diendapkan dalam hati, kemudian diamalkan. Ilmu ini akan memberikan kebaikan kepada pemiliknya, sedangkan ilmu tanpa amal akan menghujat pemiliknya pada hari kiamat. Oleh karena itu, Allah memperingatkan kaum beriman yang hanya bisa berbicara tetapi tidak melakukan apa-apa. Firman-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan." (Ash Shaf: 2 - 3)

Allah juga memperingatkan kita agar tidak menyembunyikan ilmu. Kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang merupakan karunia Allah itu sebatas kemampuan kita. Allah tidak memaksakan seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keteranga n (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat mela'nati", (Al-Baqarah 159)

Jelas bagi kita bahwa Islam adalah agama yang menuntut para pemeluknya membentuk masyarakat yang berilmu dan beramal, karena dengan kondisi yang seperti itulah Islam dapat dijalankan secara syumul dan kaffah. Adalah kewajiban bagi kita untuk mewujudkan masyarakat seperti itu, masyarakat yang gemar mencari ilmu, menghormati orang-orang yang berilmu dan mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Mengamalkan Islam secara syumul dan kaffah adalah wajib, karena itu membentuk kondisi yang membuat kaum muslimin dapat menjalankan Islam secara syumul dan kaffah pun menjadi wajib hukumnya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang wajib diketahui seperti ilmu agama dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu ia juga bisa berarti informasi-informasi yang bermanfaat dalam membuat kehidupan manusia lebih baik.

Orang yang berada di dalam lingkungan masyarakat yang anggota-anggotanya suka mencari, berbagi dan mengamalkan ilmu, tidak akan berani seenaknya berkata dan berbuat, karena dia akan selalu diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Masyarakat yang berilmu dan beramal bukan hanya memudahkan para anggotanya menjalani kehidupannya karena ilmu yang dimilikinya, tetapi juga akan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang tercela dan irasional. Orang akan mudah menaati peraturan karena mereka mengetahui manfaat adanya peraturan tersebut dan juga karena mengetahui bahwa mereka selalu diawasi oleh Allaah SWT. Generasi masyarakat Islam yang pertama disebut generasi yang sempurna karena mereka berhasil mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan pada jamannya.

Inilah masyarakat yang perlu kita wujudkan untuk mengeluarkan umat dan bangsa ini dari keterpurukan. Bagaimana sebaiknya kita memulai mewujudkan masyarakat seperti ini? Masyarakat seperti ini tidak akan terwujud jika banyak anggota masyarakatnya tidak memiliki dan mendapatkan pendidikan yang cukup, karena itu prioritas pertama yang perlu diberikan adalah bidang pendidikan. Kita mengetahui banyak anggota masyarakat kita yang kurang memiliki pendidikan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan ruhaninya. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk kehidupan dunia maupun akhirat sangatlah dibutuhkan agar benar-benar didapatkan manusia-manusia yang dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang berilmu dan beramal. Keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat sangatlah penting agar orang-orang yang berilmu mendapatkan kontrol untuk menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat, sehingga masyarakat benar-benar menikmati ilmu yang dimiliki para anggotanya dan bukan dizhalimi seperti yang kita lihat pada saat ini.

Peningkatan kualitas pendidikan meliputi perbaikan infrastruktur pendidikan, pembenahan kurikulum dan materi pendidikan dan juga pencerahan sumber daya manusia pendidikan. Membuat lebih banyak orang berkualitas tinggi tertarik untuk bekerja sebagai pendidik dengan meningkatkan kesejahteraan pendidik di Indonesia adalah langkah penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kesejahteraan yang baik akan membuat para pendidik berkonsentrasi penuh dan meluangkan waktu dan perhatian yang cukup pada pendidikan anak-anak didiknya. Hal ini lebih penting daripada infrastruktur dan kurikulum serta materi pendidikan karena dalam pendidikan teladan yang baik dari para pendidik adalah hal yang paling mendasar untuk mencetak manusia terdidik yang berakhlak mulia dan beramal shalih. Perbaikan yang dimulai dari ini akan berlanjut kepada perbaikan-perbaikan yang lain dan harapan untuk membentuk masyarakat yang berilmu dan beramal insya Allaah akan terwujud.

Kepemimpinan dan Perubahan

2006-03-20T14:14:00.000+09:00

Setiap kepemimpinan diharapkan untuk membawa perubahan kepada yang lebih baik terutama secara internal, karena perubahan secara internal akan mendorong kepada perubahan eksternal. Manager yang menjadi CEO (Chief Executive Officer) mempunyai beban untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, pemimpin organisasi yang baru diberikan amanah untuk membawa organisasinya lebih baik dalam melayani anggotanya, sehingga mereka akan berkontribusi lebih baik lagi kepada masyarakat. Pemimpin suatu negara diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan rakyatnya yang tentunya akan meningkatkan derajat negara tersebut di kalangan internasional.

Sayangnya di negara kita saat ini kita melihat bahwa kepemimpinan tidak menghasilkan suatu keadaan lebih baik daripada yang sebelumnya. Hal yang paling jelas dapat kita lihat adalah pada pergantian kepemimpinan tertinggi di negara kita, yaitu pergantian presiden. Dari tahun 1998 sampai saat ini kita telah melihat pergantian presiden dari Suharto kepada Habibie, Habibie kepada Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid kepada Megawati. Tetapi kita tidak melihat adanya keadaan yang lebih baik dengan pergantian kepemimpinan tersebut, malah kita lihat terjadinya kemunduran pada keadaan bangsa kita, baik itu secara politik maupun ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Pada kepemimpinan Habibie kita melihat lepasnya propinsi Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi, pada masa Abdurrahman Wahid terjadi ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemerintahan negara selain mulai maraknya kembali tindak-tindak KKN yang dilakukan oleh elit politik berkuasa. Saat ini pada kekuasaan Megawati kita melihat betapa tindak-tindak KKN bertambah marak dan dari kasus Sukhoi kita melihat pemerintah sendiri melanggar hukum dan undang-undang yang dibuatnya sendiri.

Rasulullaah Muhammad SAW adalah pemimpin yang seharusnya dijadikan teladan bagi setiap pemimpin, terutama bagi para pemimpin yang diamanahi untuk memimpin Indonesia yang mayoritas rakyatnya adalah umat Islam. Kita melihat dalam kepemimpinan nubuwwah beliau selama 23 tahun bangsa Arab yang sebelumnya adalah bangsa yang jahiliyyah berhasil diangkat menjadi bangsa yang berperadaban tinggi dengan keimanan mereka kepada Allaah SWT.

Perubahan itu tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya. Muhammad SAW dengan amanat nubuwwah dari Allaah SWT pada masa-masa awal kenabiannya mengidentifikasi keadaan masyarakat yang tidak ideal dengan orang-orang yang bertauhid Ilahiyah kepada patung dan berhala serta nafsunya. Keadaan inilah yang melahirkan ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat pada saat itu dengan tidak adanya penghormatan kepada hak hidup perempuan, kezhaliman terhadap orang-orang kecil dan sebagainya.

Identifikasi ketidakidealan dalam masyarakat ini kemudian diikuti dengan penyampaian visi nubuwwah beliau yang mengajak umat manusia untuk bertauhid yang sebenar-benarnya kepada Allaah SWT, dengan menganggap Allaah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa, yang satu-satunya patut disembah dan yang satu-satunya patut dipatuhi dan diikuti segala hukum-hukum-Nya. Itulah hal paling utama yang disampaikan Rasulullaah SAW kepada umat manusia setelah beliau diberi amanat nubuwwah pada usianya yang keempat puluh sampai beliau meninggalkan dunia yang fana ini.

Visi tidak akan menghasilkan perubahan jika tidak diikuti dengan proses untuk mengadakan perubahan. Rasulullaah melaksanakan proses perubahan dengan melakukan tarbiyah (pendidikan) kepada para shahabatnya mulai di Darul Arqom, di Masjid Nabawi di Madinah maupun melalui jihad-jihad perang yang dilakukan selama masa kenabiannya, baik di Badar, Uhud, Khandaq dan tempat-tempat lainnya. Dan yang paling penting dalam melakukan proses perubahan ini ialah beliau sendiri menjadi qudwah hasanah (teladan yang baik) dalam memulai perubahan. Contoh yang beliau berikan dengan menyembelih kambing di Hudaibiyah menunjukkan bahwa beliau tidak hanya melakukan perubahan dengan kata-kata saja, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata.

Itulah semestinya yang diteladani para pemimpin di negeri kita. Mereka memang tidak diberi amanah nubuwwah seperti Rasulullaah SAW, tetapi mereka bisa meneruskan apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW agar dapat membawa perubahan kepada yang lebih baik di negeri ini. Dalam waktu dekat baik di Jepang maupun di Indonesia kita akan menyaksikan perubahan-perubahan kepemimpinan. Saya berharap kita dapat menjatuhkan pilihan kepada para pemimpin yang mengerti cara untuk melakukan perubahan dan benar-benar berkomitmen untuk mencurahkan seluruh potensi dan energi yang dimilikinya untuk membawa masyarakat Indonesia kepada keadaan yang lebih baik. Wallaahu a'lam.

Ditulis untuk kolom Sorotan pada website KAMMI Jepang September 2003